Medan, MISTAR.ID
Dinas Pendidikan dan Satgas Penanganan Covid-19 Sumut diingatkan beberapa hal dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang mulai diberlakukan sejak 1 September 2021.
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting kepada wartawan di Medan, Kamis (1/9/21) mengatakan, hal itu antara lain mengawasi langsung jalannya PTM dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, hingga memastikan program vaksinasi telah dilakukan menyeluruh baik untuk tenaga pendidik, peserta didik maupun satuan pendidikan.
“PTM terbatas ini kita dukung. Tapi Kadisdik dan jajarannya harus turun ke sekolah memastikan pelaksanaan prokes dijalankan secara ketat,” tegas Baskami.
Baca Juga:PTM Sudah Bisa Digelar Jika PPKM Siantar Turun Level 3, Ini Tanggapan Cabdisdik
Ia menyebutkan kedua hal itu mesti dilaksanakan secara kontiniu, sehingga PTM terbatas pada zona non merah dan daerah non PPKM Level IV, berlangsung aman dan lancar. Dengan demikian hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir sebaik mungkin.
“Caranya yakni harus turun ke sekolah-sekolah. Bilamana ditemukan guru-guru dan siswa terpapar dan belum divaksin agar dilaporkan ke Gubsu,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Bagi satuan pendidikan yang menjalankan PTM terbatas, ia berharap selalu disiplin dalam hal prokes secara ketat dan lakukan pengawasan maksimal terhadap semua peserta didik. Langkah PTM juga harus ditindaklanjuti dengan gerak cepat Disdik Sumut dan jajarannya di kabupaten/kota untuk terus mengawasi dan mencermati kebutuhan vaksin.
Baca Juga:PTM Harus Memperhatikan Kesiapan Infrastruktur Sekolah
“Kadisdik saya ingatkan jangan memberi laporan Asal Bapak Senang (ABS). Jika sekolah-sekolah tidak menerapkan prokes secara ketat dan masih ada guru-guru tidak divaksin, cepatlah berkoordinasi dengan Gubsu ketika ada melihat atau menerima laporan seperti itu. Segera tindaklanjuti dan pastikan kebenarannya,” tukas dia.
Selanjutnya terhadap daerah yang masih masuk kategori zona merah atau level 4, pihaknya minta untuk bersabar menunda pelaksanaan PTM. Bahwa lebih baik pembelajaran dilakukan secara daring/online dulu seperti selama ini.
“Daerah-daerah seperti Medan, Pematangsiantar, Simalungun, dan Toba mestilah semua aparat pemerintahan mulai dari kepala desa, lurah, camat hingga bupati/wali agar bahu membahu mengajak masyarakat untuk sadar bahaya Covid-19. Harus lebih bekerja ekstra keras, dengan mengerahkan seluruh aparatur pemerintahan agar bersama ikut mencegah penularan Covid-19,” pungkasnya. (iskandar/hm12)
